Bappeda Sarolangun Gelar Forum Gabungan OPD Tahun 2022

Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra, Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad, S.Ag

SAROLANGUN –Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, Selasa (08/03/2022) di aula Kantor Bappeda Sarolangun.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra, yang berlangsung dengan tertib dan lancar.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Para asisten dan staf ahli Bupati Sarolangun, Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad, S.Ag serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Kabid Pendanaan Ikhsan beserta jajaran, Para Camat dan Para lurah se-kabupaten Sarolangun

Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad dalam laporannya mengatakan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dimulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan juga reses DPRD Sarolangun serta forum konsultasi publik.

Dari tahapan perencanaan pembangunan tersebut didapati usulan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan sebanyak 1070 usulan dan 402 usulan dari hasil pokok pikiran DPRD Sarolangun, sehingga ditotalkan ada sebanyak 1472 usulan.

“Di tahun 2023 arah pembangunan difokuskan pada ada tiga hal yakni pembangunan infrastruktur daerah, penanaman dan peningkatan perekonomian, dan Proses peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Dalam pelaksanaan forum Gabungan OPD yang dilaksanakan dari tanggal 08 hingga 14 Maret 2022 ini nantinya seluruh OPD akan membahas dengan penselarasan usulan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dan reses DPRD Sarolangun untuk dicocokkan dengan Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Sarolangun.

“Serta nanti dengan pembahasan seluruh OPD hingga nanti terselaraslah seluruh renja opd nantinya, dan kita harapkan seluruh OPD untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra Poto bersama Kepala Bappeda H Muhammad, Sekretaris Bappeda Hj Maria Susanti beserta jajaran Bappeda Sarolangun

Sementara itu Bupati Sarolangun Cek Endra dalam arahannya mengatakan bahwa tentunya dengan jumlah 1.472 usulan pembangunan tersebut maka yang harus diakomodir merupakan usulan prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Sarolangun denhan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Saya berharap kepala Bappeda pelayanan non fisik nomor satu bagi kita karena inilah pelayanan masyarakat yang tidak memerlukan biaya yang besar tapi ini berdampak langsung bagi masyarakat. Tahun ini kita sebagai pilot project penanganan angka stunting di tingkat nasional dan Sarolangun akan menjadi percontohan,” kata Bupati.

Bupati Cek Endra juga menjelaskan bahwa anggaran APBD Kabupaten Sarolangun harus dapat dipergunakan dengan seefektif mungkin dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Sarolangun.

Untuk usual infrastruktur daerah, harus diprioritas usulan pembangunan jalan yang menjadi rat nadi perekonomian masyarakat Sarolangun.

“Tahun 2024 Kabupaten Sarolangun akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jambi, tentu sarana dan prasarana yang penting mulai tahun 2023 mendatang serta qori’ dan qori’ah terbaik kita untuk dilatih mulai tahun ini sampai tahun 2024 mendatang,” katanya.

“Saya minta kepada semua OPD dalam penyampaian nanti untuk memperhatikan hitungan benefit yang dapat menguntungkan kepentingan rakyat. Rekomendasi KPK untuk menyelesaikan sertifikasi tanah sebanyak 544 Persil dan baru selesai 100 Persil dan tahun ini saya minta tahun ini selesai semua sertifikat aset tanah Pemda Sarolangun, maka ikuti forum Gabungan OPD ini dengan baik,” kata dia menambahkan.

Selain itu, Bupati Cek Endra juga tidak lupa meminta seluruh OPD untuk menyelaraskan pembangunan desa dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun, apalagi saat ini desa telah ada kucuran dana desa, P2DK dan Alokasi Dana Desa.

Ekonomi desa harus digerakkan dalam menekan angka inflasi daerah, salah satunya dengan program Percepatan Pembangunan desa dan Kelurahan (P2DK) bisa mendongkrak ekonomi masyarakat yang ada di desa.

“Kita arahkan dan selaraskan juga dengan kucuran dana desa dari pemerintah pusat agar sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sarolangun, dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca covid-19 ada di desa,” katanya.

“Seluruh pelayanan kita kepada masyarakat baik dari kantor desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh OPD harus diperbaiki dan itu harus diprioritaskan dalam meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik di Kabupaten Sarolangun telah mendapatkan predikat hijau dari Ombudsman RI, terbaik se-Provinsi Jambi,” kata dia menambahkan.

Kegiatan forum Gabungan OPD diakhiri dengan penandatangan kesepakatan bersama yang ditandatangani langsung oleh perwakilan Kepala OPD dan Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra serta Poto bersama.(se30/adv)


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *