SAROLANGUN EKSPRES – Pemerintah Kabupaten pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)tahun 2023 menganggarkan lebih kurang Rp 1,4 Miliar untuk pembelian pakaian dinas. Hal ini menuai cibiran dari kalangan mahasiswa.
Ketua Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS), Sulaiman menilai kebijakan mengusulkan anggaran untuk membeli baju dinas pegawai tidaklah bijak, mengingat kondisi ekonomi saat ini lagi sulit.
“Kami minta DPRD tolak anggaran pembelian baju dinas,” kata Sulaiman, Senin (19/9).
Menurut Sulaiman, anggaran sebesar itu lebih baik di gunakan untuk hal yang lebih prioritas seperti membangun Ruang Kelas Belajar (RKB). Atau prioritas lain seperti perbaikan jalan rusak.
“Penting mana perbiaki jalan rusak bangun gedung untuk anak sekolah atau beli pakaian,”kata Sulaiman dengan nada kesal.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Endang Abdul Naser sekaligus ketua TAPD berpendapat, pembelian pakaian dinas adalah wajar. Namun pihaknya harus menunda terlebih dahulu karna mempertimbangkan saran dari KPK dan Sekda Provinsi.
“Memang dana untuk baju dinas itu kita ajukan, tapi saran KPK dan pak sekda provinsi untuk baju dinas tidak usah dulu,” jelas sekda.
Terpisaah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Tontawi Jauhari menegaskan pihaknya mengkaji melalui badan anggaran terkait pakaian dinas tersebut.
“Kita akan bahas bersama anggota lainnya,” tutup Tontawi singkat.(ist)
