SAROLANGUN EKSPRES – Badan Perencanaan Dan Pembangun Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum gabungan Perangkat Daerah tahun 2023, Selasa (06/03/2023) di ruang aula Bappeda Sarolangun.
Kegiatan tersebut dalam rangka sinkronisasi kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2023 dan pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sarolangun dengan rancangan awal renja perangkat daerah tahun 2024 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Sarolangun tahun 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, bersama pimpinan OPD Pemkab Sarolangun.
” Forum gabungan OPD terdiri dari tiga pembahasan, yakni pembahasan hasil Musrenbang, pembahasan Pokir DPRD dan pembahasan renja SKPD,” terang kepala Bappeda Sarolangun. H Muhammad.
Muhammad juga menjelaskan setelah forum gabungan Perangkat Daerah ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 akan dilaksanakan akhir dari proses rancangan kerja pemerintah daerah ini pada Musrenbang tingkat Kabupaten Sarolangun.
”Sebelumnya telah dilaksanakan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dimulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan juga reses DPRD Sarolangun serta forum konsultasi publik,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan bahwa tentunya forum gabungan perangkat daerah ini sangat penting dilaksanakan, maka ia pun meminta seluruh OPD untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.
Kegiatan ini nantinya seluruh OPD akan membahas dengan penyelarasan usulan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dan reses DPRD Sarolangun untuk dicocokkan dengan Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Sarolangun.
” Mari kita berkreasi, memikirkan bersama-sama bagaimana Kabupaten Sarolangun ini kedepannya, berjuang bersama-sama ke DPRD, berikan penjelasan. Mari kita berpikir, bahwa yang kita buat hari ini, dampaknya untuk sekian tahun yang akan datang,”katanya.
Henrizal juga menegaskan bahwa seluruh OPD juga harus memiliki data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik infrastruktur jalan, sarana dan prasana pendidikan dan sarana prasarana kesehatan serta di bidang ketahanan ekonomi.(aji)