SAROLANGUN EKSPRES – Sejak 2019 lalu, kategori kawasan kumuh di kabupaten Sarolangun tidak pernah lagi mendapat program bantuan dari Pemerintah Pusat dikarnakan ketiadaan data dari Provinsi maupun pusat.
“Karena SK kawasan kumuh berakhir 2019, dan mulai 2020 untuk Sarolangun tidak dapat lagi data baik dari provinsi ataupun pusat,” kata Kabid Kawasan Pemukiman Dinas Perkim Sarolangun, Dahlan, Senin (6/3/2023).
Menurut Dahlan, karena tidak memiliki data base khusus kawasan kumuh di Sarolangun, pihaknya terkendala menjemput bantuan-bantuan dari pemerintah pusat.
“Untuk membuat data base, kita membutuhkan konsultan dan tidak bisa SK itu dibuat sendiri. Kalau kita membayar konsultan sesuai dengan ahlinya masing-masing tentu memerlukan dana,” katanya.
“Perkiraan dana yang dibutuhkan 600 sampai 700 juta. Itulah kendala kita sekarang ini sudah masuk empat tahun kita tidak dapat untuk pengembangan kawasan kumuh,” tambahnya.
Dahlan mengaku pihaknya dalam perencanaan anggaran tiap tahun selalu mengajukan anngaran untuk pembuatan data tersebut. Namun, mengingat kondisi keuangan daerah hal itu belum bisa direalisasikan.
“Kita pernah dapat mulai 2017 sampai 2019 dan alhamdulillah ada yang 2 M bahkan 3 M dapat kemarin. Terakhir 2019 kita dapat 1 M untuk jalan setapak di Dumai,” ungkapnya.
Sementara itu, pengambilan data melalui SK Bupati dalam penetapan kawasan kumuh sudah tidak bisa diakui lagi oleh pemerintah pusat. (aji)
