SAROLANGUN EKSPRES – Bappeda Sarolangun menggelar kegiatan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2025-2045, Kamis (11/07/2024) di ruang aula Bappeda Sarolangun.
Kegiatan yang dibuka oleh PJ Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, itu turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Drs H Fahrul Rozi, Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi, Plh Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, Forkopimda Sarolangun, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hazrian beserta jajaran.
Selain Kepala OPD yang hadir, terlihat juga camat dan Lurah se-Kabupaten Sarolangun, Tokoh masyarakat, Ormas, LSM, OKP dan organisasi profesi.
Dalam laporannya, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hazrian mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas dasa UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU tentang pemerintah daerah, Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara penyusunan RPJMD, RPJPD.
”Proses penyusunan RPJPD telah dimulai dengan pelaksanaan kickoff secara langsung maupun melalui media sosial, link, kami juga telah melaksanakan forum grup diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan, kemudian forum konsultasi publik, fasilitasi rancangan awal RPJPD ke pemerintah provinsi Jambi,” katanya.
Dijelaskan Hazrian, Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasi musrenbang RPJPD ini dengan tujuan untuk membahas RPJPD dalam rangka mempertajam visi dan misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok bersama pemangku pembangunan.
”Pelaksanaan musrenbang RPJPD diikuti para kepala OPD, para camat, dan pemangku kepentingan. Kami harapkan peserta RPJPD dalam dialog interaktif dapat membahas bersama rencana pembangunan sehingga menghasilkan sub kegiatan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi mengatakan bahwa perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD ini berupa tantangan global kedepan yang harus diantisipasi dan mengambil langkah-langkah dalam penyusunan RPJPD yang akan dilakukan.
” Permasalahan di provinsi Jambi diantaranya terkait tata kelola pemerintahan di provinsi Jambi belum optimal. Kebijakan pengembangan wilayah mendukung tema pembangunan sumatera, dimana ini juga gambaran dari RPJMN Nasional,” katanya.
” Kami berharap dalam penyusunan RPJPD kabupaten Sarolangun memang betul-betul di diskusikan karena ini akan jadi dasar bagi semua calon kepala daerah nantinya setelah terpilih. Kami berharap ada hubungan yang memang selaras antara RPJPN, RPJPD Provinsi Jambi dan RPJPD Kabupaten Sarolangun,” kata dia menambahkan.(aji)