Dewan Salahkan Eksekutif Terkait Polemik Gaji Honorer

SAROLANGUN EKSPRES– Viralnya prank terkait gaji honorer di Kabupaten Sarolangun di respon cepat ketua DPRD Sarolangun, Tantowi Jauhari (Iton).

Menurutnya, pihaknya (Legislatif-red) tanggung jawabnya sudah dilakukan, yang mana DPRD sudah menyetujui dan mengesahkan anggaran tersebut, sedangkan eksekusinya diserahkan ke pihak Esekutif (Pemkab Sarolangun-red).

“Dan Eksekusinya tentu dinas terkait, Pemerintah Daerah, bagaimana polanya, aturannya seperti apa, yang jelas tanggung jawab kami DPRD sudah menyetujui,sudah mengesahkan anggaran tersebut,” unkap Iton pada media ini, Selasa (06/12/2022).

BACA: Ribuan Pegawai Honorer Pemkab Sarolangun Kena Prank “Ketok Palu”

Tantowi Jauhari juga menjelaskan, waktu pembahasan APBD-P yang lalu sudah dianggarkan untuk satu bulan honor tenaga kontrak yang tahun 2021 gajinya tidak terbayarkan.

“Satu bulan itu uangnya Rp 4,5 Miliar, nah uang 4,5 Miliar ini untuk menutupi gaji kontrak yang tertunda bayar dan kita setujui,” katanya.

“Terkait dengan eksekusi, itukan mereka yang Eksekutif, dari PJ bupati sampai dinas terkait. Bagaimana menyikapi ini, sesuai aturan atau tidak, dan apa yang harus dilakukan itu mereka, karena mereka yang langsung membayar uang tersebut,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, tunggakan satu bulan Gaji honorer di kabupaten Sarolangun tahun 2021 yang belum dibayar akan dibayar pada APBD-P tahun 2022. Anggaran tersebut sudah disetujui dan disahkan saat paripurna pengesahan APBD-P. Namun kini beredar kabar kalau dana tersebut tidak bisa dicairkan karena terkendala aturan pemerintah pusat.(aji)


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *