Ketua DPRD Sarolangun Tontawi jauhari saat memimpin rapat paripurna
SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna tingkat I Tahap II dengan agenda Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022, Selasa (30/11/2021) di gedung DPRD Sarolangun.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari,SE didampingi Wakil Ketua I DPRD sArolangun Aang Purnama, SE, Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan,SE dan dihadiri 24 anggota DPRD Sarolangun dari 35 anggota DPRD kab. Sarolangun.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra, Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser, para staf ahli Bupati, para asisten dan Kepala Bagian dalam lingkup Pemkab Sarolangun, Para Kepala Opd di lingkungan Pemkab Sarolangun dan tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari pun meminta para juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksi, yang berjumlah 7 fraksi yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.
Juru bicara fraksi partai Golkar Yusuf Helmi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan -APBD dan Ranperda tahun anggaran 2022.
Pihaknya berharap tidak ada kegiatan yang masuk di luar pembahasan DPRD sarolangun bersama TAPD pada tahun 2022.
“Penyusunan R-APBD memerlukan kesabaran kita semua dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang skala prioritas serta tidak keluar dari RPJMD kabupaten Sarolangun,” katanya.
Dari fraksi partai Demokrat disampaikan oleh Aang Purnama, yang menyarankan masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun untuk segera merealisasikan dan menjalankan program kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2022.
“Artinya segera dibuat secara matang perencanaan dan pelaksanaannya dapat menghasilkan kualitas. Kami juga meminta RSUD dan Puskesmas supaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas dan pelayanan terbaik sehingga masyarakat merasa nyaman,” katanya.
“Kami juga mengharapkan dinas terkait untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasikan pasar induk yang ada di kab. Sarolangun dan retribusi pasar agar tidak ada tumpang tindih sehingga merugikan pedagang serta memperhatikan aspek kebersihan pasar,” kata dia menambahkan.
Dari Fraksi partai PDI Perjuangan disampaikan oleh Sadaini yang juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan ranperda APBD kabupaten Sarolangun.
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kepada pihak Pemkab Sarolangun terkait tapal batas berbasis digital untuk dapat mengalokasi anggaran tapal batas digital ini secara bertahap sehingga tapal batas tidak berubah.
“Pembangunan infrastruktur belum merata khususnya infrastruktur akses internet di desa terpencil sehingga diminta Pemkab Sarolangun untuk melakukan pembangunan infrastruktur internet di desa terpencil sehingga akses komunikasi lebih mudah,” katanya.
“Kami juga meminta kepada pihak pemerintah kabupaten Sarolangun untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah. meminta pihak eksekutif agar lebih kreatif untuk pendataan realisasi pad Dan meminta pihak Pemkab Sarolangun untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kualitas dan pemerataan serta kebutuhan ril masyarakat,” kata dia menambahkan.
Fraksi partai PKS yang disampaikan oleh Fadlan Kholiq, SE, M.Sy juga meminta penjelasan mengenai keterlambatan pengajuan R-APBD tahun 2022 padahal sesuai aturan kepala daerah wajib menyampaikan pengajuan R-apbd paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
Pihaknya juga berharap agar seluruh OPD untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun 2022 mendatang secara masif dan terpadu dalam memaksimalkan program selama masih sesuai dengan koridor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami juga meminta penjelasan proses masuknya daging di pasar Sarolangun, dan supaya pemerintah kabupaten Sarolangun membentuk tim terpadu labelisasi halal di pasar Sarolangun, belanja dan pendapatan daerah dapat berimbang,” katanya.
Fraksi PKB yang disampaikan oleh juru bicara M. Fadlan Arafiqi, SE, MH, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh Azra’i Wahab, ada empat pertanyaan yang dilampirkan dalam dokumen yang kemudian diserahkan ke pimpinan DPRD Sarolangun sedangkan Fraksi partai Gerindra disampaikan oleh juru bicara Syarwani.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi ke Bupati Sarolangun Cek Endra
Usai penyampaian Pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengucapkan terima kasih kepada semua juru bicara yang menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dprd Sarolangun berjalan dengan lancar, lalu kemudian menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi ke Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra.
“Alhamdulillah Rapat paripurna dapat dilaksanakan secara tertib dan lancar tentunya berkat kerja sama kita semua, terima kasih kepada tujuh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi sehingga rapat paripurna ini berjalan lancar,” katanya.
Rapat paripurna DPRD Sarolangun selanjutnya akan dilakukan pada sore ini dengan agenda tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun, dan dilanjutkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus DPRD Sarolangun dan persetujuan bersama sekaligus penandatangan kesepakatan bersama terhadap Ranperda APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2022 pada malam hari ini. (Ks1)
